Banda Aceh – Sejumlah kekecewaan yang dirasakan oleh Pemerintah Aceh terhadap responsif sejumlah pihak di Pemerintah pusat sejak awal musibah melanda Aceh tahun ini telah diungkapkan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebagaimana sejumlah Vidio viral di media sosial dan berita di media menstrim.
Misalnya ungkapan kekecewaan yang diutarakan Mualem (panggilan akrab Gubernur Aceh Muzakir Manaf) berkaitan dengan responsif pihak BNPB terkait dengan sejumlah sarana yang dibutuhkan pihak relawan dalam penanganan korban banjir dan evakuasi korban yang sedang dikepung banjir, yaitu berupa bot karet, ternyata ditolak oleh pihak pengelola sarana dan prasarana BNPB di Aceh dengan dalih bot dimaksud dalam keadaan bocor atau rusak.
“Yang paling kecewa saya dengan BNPB, sarana bot karet yang kita butuhkan tapi mereka menolak memberikan dengan dalih bocor, tolong periksa sebentar apa benar bot bot itu rusak, ” kata Mualem dalam sebuah Vidio viral dimana dalam Vidio tersebut seperti dalam suasana rapat evaluasi kondisi bencana banjir bandang yang melanda Aceh dan dua provinsi lainnya di Pulau Sumatra beberapa pekan lalu.
Tidak cuma di situ, Panglima Gerakan Aceh Merdeka ini juga mengungkapkan kekecewaannya saat diwawancara oleh salah seorang wartawati senior, Najwa Sihab baru baru ini, dalam Vidio yang juga beredar di dunia maya itu, Mualem sempat menangis beberapa kali dan tampak ekspresi Mualem dalam kondisi sangat kecewa, namun tidak disebutkan secara terang kecewa kepada siapa.
Namun, Muzakir Manaf sempat menutur, bahwa tidak boleh berharap kepada manusia, sebab bila berharap kepada manusia maka akan kecewa.
“Kita hanya boleh bergantung kepada Allah, apapun keputusanNYA akan dapat kita Terima, ” Lebih kurang demikian uangkapan Muzakir Manaf saat itu, sembari Najwa Sihab melanjutkan pertanyaan demi pertanyaannya.
Belum berakhir di situ, Mualem juga tampak telah putus asa dengan responsif pihak Pemerintah pusat dalam penanganan bencana banjir bandang yang menimpa 18 Kabupaten di Aceh dan 4 diantaranya yang paling parah. Disebut sebut sejumlah Kabupaten yang terdampak, masyarakat setempat sempat menderita kelaparan karena habis stok makanan sentara proses penyaluran makanan selancar yang diharapkan.
Disebut sebut permasalahan penanganan dampak bencana alam, banjir bandang ini disebabkan oleh terputusnya jalur transportasi ke beberapa daerah yang terdampak, misalnya Bener meriah-gayo, Aceh Tamiang yang sempat mengalami jalur transportasi darat terputus, sementara upaya penanganan melalui jalur udara sangat lamban.
Kekecewaan Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana banjir bandang tersebut diperparah oleh sikap Pemerintah pusat yang menutup pintu untuk menetapkan bencana alam Aceh kali ini sebagai bencana nasional.
Alih-alih merestui status bencana nasional khususnya untuk provinsi Aceh yang menelan korban mencapai ratusan orang, malah BNPB sempat meremehkan kondisi kehancuran akibat banjir bandang di Aceh, dan sempat menyebutnya “hanya mencekam di medsos”.
Al hasil saat turun ke lokasi, ternyata tingkat kehancuran tak seringan ucapan Kepala BNPB keluarkan, tapi sangat sangatlah mengerikan realita di lapangan.
Maka hal wajar bila akhirnya Pemerintah aceh melayangkan surat mohon bantuan kepada dia Lembaga yang ada dibawah Naungan Perserikatan Bangsa Bangsa baru baru ini yaitu UNDP dan UNICEF.
Kedua lembaga tersebut telah terbukti memiliki riwayat kampuang dan keberhasilannya saat menangani bencana Aceh Gempa Bumi dan Taunami tahun 2004 silam.
Meski sekarang surat permohonan bantuan dari lembaga di PBB itu dibantah Gubernur Aceh Muzakir Manaf, tidak tahu menahu dengan surat itu, tapi dapat dipastikan Pemerintah pusat mulai merasa gentar dan mengkhawatirkan efek buruk lainnya, jika internasional campurtangan dalam penanganan musibah Tsunami ke dua di Aceh tahun ini.
Bentuk kekecewaan itu tidak saja dirasakan oleh Pemerintah Aceh, tapi juga merambah hingga kepada masyarakat Aceh, terutama para korban bencana banjir bandang di beberapa kabupaten, bahkan dalam dua hari terlahir masyarakat mulai mengibarkan bendera PBB dan Bendera Aceh Merdeka serta menyuarakan melepaskan diri dari NKRI, sebab penanganan musibah bencana yang diderita masyarakat terkesan Pemerintah pusat peduli “Setengah hati”.
Presiden Prabowo luapkan Sikap Prustasi
Entah untuk menjawab sikap kekecewaan Perintah Aceh dan Masyarakat Aceh, entah karena kehabisan kata, yang jelas Presiden Prabowo Subianto, dikutip dari salah satu vidio yang sedang viral, bak membalas pantun, dimana Presiden Prabowo membantah jika disebut Pemerintah pusat lamban dalam penanganan Musibah banjir bandang di Aceh dan Sumut dan Sumbar.
Presiden Prabowo sempat menyebutkan sejumlah hal yang telah diperbuat dalam upaya penanganan musibah tersebut, misalnya kehadiran langsung ke lokasi bencana yang dieksekusi sejak hari ke dua musibah terjadi dan hari ke lima pasca musibah serta mengunjungi hingga ke titik paling dikhawatirkan terdampak parah yaitu Bener meriah, Aceh Tamiang dan Bireuen.
Kecuali itu, Presiden Prabowo juga mengungkapkan jumlah armada angkutan udara dan laut yang telah dikerahkan dalam rangka upaya mempercepat distribusi logistik untuk korban. Begitu juga dengan penanganan jalur transportasi yang lumpuh serta penanganan jaringan listrik yang juga ikut terganggu hebat.
Terkait dengan status Bencana Nasional dan membuka keran untuk pihak asing terlibat dalam penanganan bencana alam ini. Presiden Prabowo berdalih negara masih mampu menangani sendiri hingga selesai sebagaimana yang diharapkan.
“Ada sejumlah kepala negara yang menelpon saya untuk mau ikut membantu, tapi saya menolak, karena negara masih sanggup menangani sendiri, “jelas Presiden Prabowo dalam vidio berdurasi sekitar 4 menit lebih itu.
Sebagai informasi kondisi penanganan bencana alam di provinsi Aceh, khususnya di beberapa hal, misalnya Terkait dengan distribusi logistik makanan sedang terus berlangsung baik dari pusat maupun dari Kabupaten/kota di Provinsi Aceh, jaringan listrik mulai membaik, meski sempat mengulur ngulur waktu tuntasnya, sejumlah jalur transportasi darat sudah dapat dilewati dan evakuasi korban juga sedang terus dilakukan, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi titik terparah efek dari Banjir bandang tahun ini.
