Kota Jantho – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–20⁰26 dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Besar untuk menyusun rekomendasi terhadap laporan tersebut.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRK Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (06/04/2026) itu dihadiri Wakil Bupati Aceh Besar, Sekretaris Daerah(Sekda) Aceh Besar, unsur pimpinan dan anggota dewan, Forkopimda, para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti, pada kesempatan ia menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran kepada DPRK.
“Rapat paripurna hari ini dilaksanakan dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 serta pembentukan panitia khusus DPRK Aceh Besar untuk menyusun rekomendasi dewan terhadap laporan tersebut,” ujar Mukhti.
Lanjut Abdul Muchti, tapat paripurna tersebut merupakan tahapan awal dari proses pembahasan LKPJ. Tahap selanjutnya akan dilaksanakan setelah panitia khusus DPRK menyelesaikan pembahasan serta perumusan rekomendasi terhadap laporan tersebut.
“Insya Allah rapat paripurna tahap kedua akan kita laksanakan pada Senin, 27 April 2026 mendatang setelah panitia khusus menyelesaikan pembahasan LKPJ Bupati Aceh Besar Tahun Anggaran 2025,” pungkasnya.
Sekilas Penyampaian LKPJ tahun 2025 oleh Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, katanya pembangunan Kabupaten Aceh Besar tahun 2025 bertemakan“Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Pengembangan Kawasan Lingkungan.”
Tema tersebut dijabarkan melalui sejumlah prioritas pembangunan, di antaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
“Prioritas pembangunan tersebut diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah, terutama persoalan kemiskinan, lapangan kerja, serta penguatan sektor ekonomi masyarakat seperti pertanian, UMKM dan pariwisata,” katanya.
Dia merincikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2025 tercatat 2,96 persen, mengalami penurunan sekitar 1,99 persen dibandingkan tahun 2024.
Angka kemiskinan dapat ditekan ke angka 11,5 persen.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2025 berada pada angka 11,05 persen, ” akunya.
Pemerintah daerah kabupaten menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,50 persen setiap tahun sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan daerah.
Di sektor lain, Indek Pembangunan Manusia disebutnya, terjadi peningkatan sebesar 2,33 Poin di bandingkan tahun sebelumnya.
“Peningkatan IPM ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Namun pemerintah tetap berkomitmen melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di Aceh Besar,” paparnya.
Adapun target pendapatan tahun 2025 sebesar Rp1,79 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,76 triliun atau sekitar 98,54 persen sebelum audit.
Sementara belanja daerah ditargetkan sebesar Rp1,86 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,64 triliun atau sekitar 88,31 persen sebelum audit.
“Adapun pembiayaan daerah yang ditargetkan sebesar Rp72,33 miliar berhasil direalisasikan 100 persen dari target yang telah ditetapkan,” papar Bupati Muharram lagi.
Pada kesempatan itu Bupati Muharram juga menyampaikan laporannya terkait dengan sejumlah laporan, antara lain kesejahteraan tenaga pendidikan, penguatan tata kelola pendidikant serta infrastruktur pendidikan. Sektor kesehatan, Pertnian, perikanan dan infrastruktur serta meraih juara umum MTQ tingkat Provinsi Aceh Pidie Jaya.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRK dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat sehingga pembangunan Aceh Besar ke depan semakin baik dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian pintanya. (Par)
