Calang – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Aceh Jaya meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk menunda pelaksanaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di wilayah Aceh Jaya.
Permintaan penundaan ini disampaikan karena KAHMI menilai data terkait desil atau kelompok tingkat kesejahteraan masyarakat yang digunakan dalam DTSEN belum akurat dan belum valid.
“Kita mendukung penuh program DTSEN sebagai upaya memperbaiki ketepatan sasaran program jaminan sosial. Tapi kalau basis datanya masih bermasalah, dikhawatirkan justru menimbulkan persoalan baru di lapangan,” kata Maimun Panga, Presidium KAHMI Aceh Jaya,, Senin,( 20/4)
Menurut Maimun, masih ditemukan sejumlah warga miskin yang tidak masuk dalam desil 1-4, sementara ada warga yang secara ekonomi mampu justru tercatat di desil bawah.
Ketidaksesuaian data ini berpotensi membuat warga yang benar-benar membutuhkan tidak ter-cover BPJS JKA, maupun bantuan sosial lainnya yang merujuk pada DTSEN.
KAHMI Aceh Jaya menyebut, validasi dan verifikasi lapangan perlu diperkuat terlebih dahulu dengan melibatkan pemerintah gampong, kecamatan, serta tokoh masyarakat. Hal ini penting agar data yang dipakai benar-benar mencerminkan kondisi riil warga.
“Daripada nanti kisruh di belakang karena banyak warga protes tidak dapat haknya, lebih baik BPJS tunda dulu sambil kita benahi datanya bareng-bareng. Jangan sampai tujuan mulia DTSEN malah mencederai rasa keadilan masyarakat,” Pungkasnya. (R2)
